Add source Login
Penutupan Pemerintahan Memasuki Hari ke-40, Warga AS Mulai Panik

Penutupan Pemerintahan Memasuki Hari ke-40, Warga AS Mulai Panik

GELORA.CO -Government shutdown atau penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) telah memasuki hari ke-40 pada Minggu, 9 November 2025, waktu setempat. Hingga saat ini, para senator AS masih gagal mencapai kesepakatan untuk membuka kembali lembaga-lembaga federal. Perselisihan utama terjadi soal subsidi layanan kesehatan di bawah program Affordable Care Act (Obamacare). Penutupan ini sudah berdampak luas: ribuan pekerja federal tidak menerima gaji, perjalanan udara terganggu, dan bantuan pangan bagi jutaan warga mulai terancam. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune dari Partai Republik mengatakan mereka hanya butuh beberapa suara lagi untuk meloloskan rancangan undang-undang guna membuka kembali pemerintahan. Namun, Partai Demokrat menolak memberi dukungan tanpa jaminan perpanjangan subsidi kesehatan selama satu tahun. “Kegagalan bertindak berarti orang-orang akan bangkrut, kehilangan asuransi, dan semakin sakit,” kata Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer, dikutip dari AFP, Senin 10 November 2025. Para senator dari kedua partai mengadakan pembahasan selama akhir pekan untuk mencari kompromi. Usulan sementara adalah membuka kembali sebagian anggaran pemerintah sambil menunda keputusan soal subsidi hingga akhir tahun. Namun, belum jelas apakah cukup banyak Demokrat yang akan setuju. Presiden Donald Trump, di sisi lain, mendesak Partai Republik menghapus aturan filibuster, yaitu aturan yang membuat undang-undang baru butuh 60 suara di Senat. “Jadilah partai yang cerdas,” tulis Trump di media sosialnya. Ia menolak memperpanjang subsidi dan mendorong agar penutupan segera diakhiri dengan cara Partai Republik sendiri. Sementara itu, jutaan warga Amerika menunggu dengan cemas. Jika subsidi berakhir tanpa perpanjangan, premi asuransi kesehatan bisa melonjak dua kali lipat tahun depan. Penutupan yang dimulai sejak 1 Oktober ini telah memecahkan rekor sebagai yang terpanjang dalam sejarah modern AS, dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Sumber: RMOL

Tanggung Jawab Presiden Prabowo Harus Dimaknai KPK untuk Serius Usut Whoosh

Tanggung Jawab Presiden Prabowo Harus Dimaknai KPK untuk Serius Usut Whoosh

GELORA.CO -Komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan bertanggung jawab terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh harus dimaknai sebagai sinyal pengusutan dugaan tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus dilakukan. Begitu yang disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, merespons pernyataan Presiden Prabowo yang mengaku siap tanggung jawab terhadap utang Whoosh. "Tanggung jawab dimaksud adalah mendorong entitas terkait BUMN dan regulator dan investasi BP BUMN beserta BPI Danantara menyelesaikan kewajibannya dengan tetap menghormati kontrak kerja sama bilateral ini dengan tujuan kepastian investasi dan penghormatan terhadapnya harus tetap dijaga," kata Hasanuddin kepada RMOL, Senin, 10 November 2025. Selain itu kata Hasanuddin, pernyataan Presiden Prabowo tersebut juga menjadi sinyal kepada KPK untuk tetap melanjutkan proses hukum yang saat ini sudah dalam tahap penyelidikan sejak awal 2025. "Presiden Prabowo akan bertanggung jawab terkait whoosh harus dimaknai penyelidikan tetap terus berjalan," terang Hasanuddin. Sebab kata Hasanuddin, investasi yang profesional dan sehat harus tanpa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal itu akan membangun kepercayaan dunia internasional bahwa investasi di Indonesia bersih KKN. "Hal ini penting, sebab harus dibedakan kontrak kerja sama di satu sisi, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sisi lain yang terbuka untuk dievaluasi atau diselidiki," tutur Hasanuddin. Hasanuddin menerangkan, penghormatan terhadap kontrak kerja sama bukan bermaksud melindungi atau menjadi tameng proyek tersebut tidak bisa diusut atau ditindak dalam hal ada suap, mark up atau penerimaan komitmen fee penyelenggara negara berkenaan adanya kerja sama tersebut. "Siaga 98 mendukung pernyataan Prabowo tersebut dan sekaligus mendukung langkah KPK dalam penyelidikannya. Sebab dalam beberapa kesempatan hal ini sejalan dengan sikap Presiden Prabowo bahwa semua bentuk korupsi di Indonesia harus diberantas dan diakhiri demi masa depan bangsa dan negara," pungkas Hasanuddin Sumber: RMOL

China Pernah Jamin Kereta Cepat Whoosh Bakal Cetak Untung Setelah 5 Tahun

China Pernah Jamin Kereta Cepat Whoosh Bakal Cetak Untung Setelah 5 Tahun

GELORA.CO -- Pemerintah China sempat menyebutkan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat menghasilkan keuntungan setelah operasional lima tahun. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China pada 2015. Kala itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja menerima kunjungan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/8/2015) siang. Dikutip dari pemberitaan Sekretariat Kabinet, Menko Perekonomian saat itu, Sofyan Djalil yang mendampingi Presiden Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu delegasi Pemerintah China yang dipimpin Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Xu Shaoshi melaporkan hasil studi kelayakan perusahaan China terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Pemerintah telah menerima hasil studi itu dan akan mempelajari serta memutuskannya dalam waktu secepatnya,” kata Sofyan kepada wartawan dalam konperensi pers bersama Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Xu Shaoshi, seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi. Xu Shaoshi mengatakan, sebagai utusan Presiden China, ia bertemu Presiden Jokowi untuk menyerahkan hasil studi kelayakan sesuai yang dijanjikan. “Saya sudah bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menko Perekonomian, besok saya akan bertemu Wapres dan pejabat lainnya,” kata Xu Shaoshi. Menurut Xu Shaoshi, dalam delapan bulan terakhir, dua pemimpin negara, yaitu Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping sudah melakukan tiga kali pertemuan untuk meningkatkan kerja sama.  Pertemuan ini menghasilkan beberapa rencana kerja sama, salah satunya adalah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang ditandatangani nota kesepahamannya pada Maret 2015. “Pada April dan Juni 2015 disepakati kerangka kerja dan pada hari ini diserahkan hasil studi kelayakan kepada Presiden Jokowi,” papar Shaoshi. Mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung, dia menyampaikan, akan menempuh jalur sejauh sekitar 150 km mulai dari Halim ke Bandung, dan terhubung ke Gambir dengan jaringan yang sudah ada. Sementara jumlah stasiun yang dilalui ada 8 (delapan), dengan kecepatan kereta nantinya sekitar 300 km per jam. Shaoshi menegaskan, harga yang ditawarkan Pemerintah China merupakan  harga yang lebih kompetitif dengan proposal yang lebih baik.  “Kami jamin bisa rampung dalam tiga tahun, groundbreaking akhir Agustus 2015 dan selesai 2018 akhir,” katanya. Adapun untuk pengelolaannya, Shaoshi mengemukakan, pihaknya menawarkan untuk membentuk perusahaan bersama (joint venture) BUMN Indonesia-China untuk mengelola kereta cepat itu dengan Indonesia memegang 60 persen dan sisanya China. “Kami ingin serius berbagi dengan Indonesia dalam mewujudkan kereta cepat di Indonesia,” kata Shaoshi. Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China itu pun meyakini, dalam lima tahun ke depan pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung sudah bisa memberikan keuntungan. Penyelesaian Utang Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan permasalahan terkait utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh akan dibahas secara teknis antarkementerian bersama Danantara Indonesia. “Kita sedang bahas, nanti tentu dibicarakan secara teknis antarkementerian dan juga dengan solusi dengan Danantara,” ujar Airlangga dalam wawancara cegat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Ia meyakini Danantara Indonesia memiliki banyak alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan utang proyek Whoosh tersebut. “Kalau korporasi kan banyak cara,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik dalam penyelesaian utang KCIC, termasuk menghitung secara rinci nilai kewajiban dan opsi penyelesaian yang dapat ditempuh pemerintah. “Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Sementara itu, Danantara Indonesia menyebut telah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang proyek KCIC, yakni melalui pengambilalihan infrastruktur dan penambahan penyertaan modal (equity). “Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria. Dony menilai proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat karena memangkas waktu tempuh perjalanan. Saat ini, jumlah penumpang KCIC terus meningkat dan telah mencapai sekitar 30 ribu penumpang per hari. “Tapi dari satu sisi, kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” ujarnya. Sumber: republika