Upah Minimum Kota Palembang 2026 Naik 7,05 Persen Menjadi Rp 4.192.837
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, berharap daya beli masyarakat dapat meningkat seiring kenaikan UMK dan UMSK tahun 2026. #publisherstory #urbanid
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, berharap daya beli masyarakat dapat meningkat seiring kenaikan UMK dan UMSK tahun 2026. #publisherstory #urbanid
Bersama Kementerian Komdigi, Telkomsel Salurkan 100 Genset, 500 Alat Komunikasi dan 33 Sumur Bor untuk Pulihkan Sumatra
KPK akan kembali memanggil Ridwan Kamil untuk mendalami perihal sejumlah aset RK di sejumlah wilayah yang tak dilaporkan ke LHKPN.
Pascabencana Sumatra, Telkomsel Kembali Salurkan Bantuan CSR dan Bentuk Posko Layanan di Padang
Inovasi AI Marketing Brain dan Automation dari Telkomsel Disorot Dunia, Lebih Canggih dan Tepat Sasaran
Jembatan Kereta Api yang menjadi warisan UNESCO di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar akan dibongkar buntut banjir.
Sebanyak 41 warga binaan di Lapas Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menerima remisi khusus Natal 2025 ...
GELORA.CO - Polemik penanganan banjir besar di Sumatera yang menimbulkan ribuan korban dan kerusakan masif dalam beberapa pekan terakhir akhirnya membuat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat bicara. Di tengah ramainya perdebatan publik yang membandingkan cara dirinya menangani bencana dengan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini. SBY memberikan pernyataan tegas jangan lakukan perbandingan yang tidak relevan dan tidak produktif. SBY menyampaikan pesan itu dalam unggahan video dan komunikasi pribadinya kepada sejumlah tokoh daerah. Ia menekankan bahwa penanganan bencana skala besar seperti banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bukan sesuatu yang sederhana, dan tidak bisa dijadikan ajang membandingkan efektivitas dua rezim pemerintahan. Menurut SBY, setiap bencana memiliki karakter, kompleksitas, dan tantangan unik yang berbeda antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. “Penanggulangan bencana tidak semudah yang dibayangkan. Jangan bandingkan masa saya dulu dengan sekarang. Fokus kita adalah bagaimana menyelamatkan rakyat,” ujar SBY dikutip pojoksatu.id dari sindonews Komentar SBY muncul setelah perdebatan publik semakin panas. Di media sosial, sebagian masyarakat menyebut penanganan banjir Sumatera kali ini lebih lambat dibanding saat SBY menangani bencana besar di era pemerintahannya. Termasuk tsunami Aceh 2004 dan banjir besar di berbagai provinsi. Sebagian lainnya menilai situasi sekarang jauh lebih kompleks karena tingginya curah hujan ekstrem, kerusakan hulu sungai, serta akses logistik yang sangat sulit. Dalam konteks itu, pernyataan SBY menjadi sorotan. Apalagi, beberapa tokoh nasional seperti Dino Patti Djalal juga sempat menyarankan agar pemerintah saat ini belajar dari pengalaman SBY dalam mengelola bencana besar masa lalu. Namun SBY justru memilih meredam tensi perdebatan dengan meminta publik berhenti membuat perbandingan yang justru mengalihkan fokus dari upaya penyelamatan warga terdampak. Di sisi lain, bencana di Sumatera memang tengah memasuki fase kritis. Data berbagai lembaga resmi menunjukkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, ratusan ribu rumah rusak, serta banyak wilayah terisolasi karena akses putus diterjang banjir dan longsor. Pemerintah pusat telah mengerahkan tim SAR gabungan, bantuan logistik, hingga alat berat untuk membuka jalur yang tertutup material tanah. Meski begitu, kritik tetap mengalir. Sejumlah pengamat menilai pemerintah kurang cepat merespons situasi di 72 jam pertama pascabencana. Ada pula keluhan soal distribusi bantuan yang dinilai belum merata. Situasi ini semakin memicu publik membandingkan penanganan bencana lintas pemerintahan. Namun, pesan SBY menyoroti hal yang berbeda bahwa penanganan bencana adalah kerja kemanusiaan, bukan arena kompetisi politik. Ia mengajak semua pihak menahan diri dari narasi pembanding yang hanya memperkeruh suasana. "Bencana ini besar. Pemerintah pasti bekerja keras. Sudah saatnya semua pihak bergotong royong," demikian salah satu kutipannya. Pernyataan itu mendapat respons beragam. Sebagian publik memuji sikap SBY yang dinilai menenangkan dan berjiwa kenegarawanan. Sebagian lainnya justru menilai SBY menghindari perbandingan karena kritik terhadap pemerintah lama maupun baru sama-sama tidak produktif. Meski demikian, pernyataan SBY jelas memperlihatkan satu hal bahwa isu penanganan bencana tidak hanya menyangkut teknis lapangan, tetapi juga persepsi publik dan dinamika politik nasional. Di tengah bencana yang menciptakan luka mendalam bagi warga Sumatera. Ajakan SBY agar masyarakat berhenti membandingkan dan kembali fokus pada penyelamatan warga menjadi salah satu suara yang paling mencuri perhatian.***
Museum Louvre di Paris, Prancis, memasang jeruji pengaman di balkon yang digunakan para pencuri dalam aksi pembobolan pada Oktober lalu. Langkah ini diambil pada Selasa kemarin setelah terjadinya insiden perampokan yang berujung pada pencurian sejumlah perhiasan mahkota bernilai
Jakarta mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp5.729.876.
Umat Kristiani di berbagai wilayah di Indonesia merayakan Natal, mulai ibadah di sebuah gereja di kampung Hutanabolon, Tapanuli Tengah, yang terdampak banjir, hingga relawan pengatur lalu lintas di Solo, Jateng, yang mengenakan atribut sinterklas.
Ada aturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada Hari Natal, sementara yang lain mengatur tradisi unik yang tak pernah kamu sangka diatur oleh hukum. Selengkapnya
Pemprov Jakarta tetapkan UMP 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Kenaikan ini buka peluang bagi pekerja untuk beli rumah melalui KPR. Nah, kira-kira segini cicilannya yang pas. Via: @detik_properti
BRI Buka 159 Unit Kerja se-Indonesia selama Liburan Nataru, Cek Jadwal Operasinya di Sini Baca selengkapnya:
GELORA.CO - Putra Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa, melontarkan pernyataan blak-blakan soal para pejabat di Indonesia. Yudo melontarkan kritik keras terhadap praktik birokrasi di Indonesia dan menyebut sebagian besar pejabat terlibat dalam praktik korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kritik itu diucapkan Yudo saat sedang live streaming dengan YouTuber Bigmo. "Hampir semua pejabat korupsi, hampir. 80 persen pejabat itu pasti korupsi. Maling semua itu di sini tuh," kata Yudo seperti dikutip pada Selasa (23/12/2025). Menurut Yudo, korupsi tak melulu dalam bentuk pencurian uang negara. Ia menekankan bahwa praktik tersebut juga bisa terjadi dalam bentuk penyalahgunaan waktu sampai fasilitas. "Korupsi tuh enggak cuman uang, bisa aja korupsi waktu atau korupsi segala macam. Korupsi fasilitas," lanjutnya. Yudo melanjutkan anggaran dari rapat dan perjalanan dinas pejabat sering kali tidak masuk akal. Ia mengaku geram melihat biaya rapat dan perjalanan dinas bisa menelan anggaran sampai miliaran rupiah. "Yang paling kesel tuh, gua, makanya bapak motong anggaran tuh rapat-rapat yang enggak jelas tuh harus di-cut," ujarnya. Sindir gaya hidup pejabat Yudo juga membongkar gaya hidup pejabat saat perjalanan dinas. Menurutnya, semestinya pejabat tak selalu menginap di hotel mewah. "Jadi orang-orang itu kebanyakan korupsi-korupsi itu dari situ. Anggaran rapat, perjalanan dinas, masa bisa sampai miliaran sih. Lu tidur di Oyo aja udah nyaman kali harusnya. Enggak usah di hotel bintang 5," tambahnya. Selain itu, di era teknologi digital saat ini, banyak agenda pemerintahan yang bisa dilakukan secara daring tanpa harus menghabiskan anggaran negara. "Kalau mau mengabdi masyarakat, kan kita sekarang udah ada teknologi. Emang enggak bisa pakai Zoom atau misalnya enggak bisa apa lebih jauh efisiensi lagi," katanya. Ia menyarankan agar ketimbang menghambur-hamburkan anggaran, lebih baik dialihkan ke sektor yang lebih berdampak bagi perekonomian. "Daripada buang anggaran enggak jelas, mendingan buat suntikin ke bank-bank bumn atau apapun itu yang penting ekonomi muter lah," pungkasnya.
Norwegia untuk pertama kalinya mulai menerapkan tes darah guna mendeteksi perubahan pada otak yang berkaitan dengan penyakit Alzheimer. Langkah ini menandai terobosan dalam upaya diagnosis dini gangguan neurodegeneratif tersebut, sebagaimana dilaporkan lembaga penyiaran publik