Add source Login
Kecuali PSI, Mayoritas Parpol Malas Lirik Gibran di Pilpres 2029

Kecuali PSI, Mayoritas Parpol Malas Lirik Gibran di Pilpres 2029

GELORA.CO -Sangat wajar Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi bekerja mati-matian, dan Kaesang Pangarep, saudara kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka, memeras-meras darahnya untuk kemenangan PSI. "Sebab, hanya PSI yang memang tersisa. Semua partai bisa dipastikan tak akan ada yang mengusung Prabowo-Gibran dua periode seperti keinginan Jokowi, sejak tahun lalu," kata Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal melalui keterangannya, dikutip Selasa 10 Februari 2026. Menurut Erizal, yang diharapkan Jokowi memuluskan keinginannya Prabowo-Gibran dua periode itu sebetulnya hanya dua partai, yakni PAN dan Golkar. "Kalau Gerindra sudah pasti tidak, karena sudah ada Prabowo. PKB sudah menyatakan dukungan Prabowo dua periode, tapi nama Gibran tidak. PAN sudah juga menyebut, tapi malah nama Zulkifli Hasan yang disebut, bukan Gibran," kata Erizal. Sedangkan Demokrat, NasDem, PKS, dan apalagi PDIP, jangan berharap keluar nama Gibran yang akan diusung. "Bahkan, di mana ada nama Gibran, di situ PDIP menjadi pihak yang berseberangan," kata Erizal. Golkar memang belum menyatakan dukungan pada Prabowo dua periode, apalagi Gibran. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia baru menegaskan dukungan Prabowo-Gibran hingga 2029. Setelah itu Bahlil belum tahu, karena harus diputuskan lewat mekanisme Mukernas Golkar. Keputusan Golkar bukan mutlak berada di tangan Ketum Bahlil Lahadalia semata. "Artinya, kendati pun Ketum Bahlil sudah banyak "makan budinya" Jokowi, tapi soal dukungan Gibran untuk kembali mendampingi Prabowo, tak semudah itu," kata Erizal. Sumber: RMOL

Mengulik Alat Sadap Canggih KPK yang Sukses OTT Banyak Pejabat

Mengulik Alat Sadap Canggih KPK yang Sukses OTT Banyak Pejabat

0leh: Rosadi Jamani Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel), Mulyono yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengenakan rompi oranye. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal) Publika Mengulik Alat Sadap Canggih KPK yang Sukses OTT Banyak Pejabat SELASA, 10 FEBRUARI 2026 | 04:02 WIB KETEMU seorang dewan, baru beli handphone baru. Eh, esoknya sudah ganti lagi. “Kenapa diganti, Bang?” Jawabnya, handphone yang lama sudah disadap KPK. Ia sepertinya tahu handphone-nya sedang ditarget, cepat ia ganti handphone buatan Amerika Serikat. Kali ini saya mau bahas alat sadap canggih yang digunakan KPK untuk meng-OTT para koruptor, tikus got gorong-gorong. Korupsi di Indonesia jarang dilakukan sambil teriak. Apalagi pakai pengeras suara. Ia dibicarakan pelan, lewat telepon, lewat pesan singkat, sambil yakin negara lagi sibuk mengurus hal lain. Maka ketika KPK diberi alat penyadapan, itu seperti negara tiba-tiba memasang telinga raksasa di warung kopi kekuasaan. Bukan buat dengar gosip, tapi buat mencatat siapa ngomong apa, jam berapa, dan kenapa nadanya mendadak pelan. Semua alat penyadapan KPK bekerja di satu jalur resmi bernama lawful interception. Artinya, negara menyadap lewat pintu depan, bukan manjat pagar. KPK bekerja sama dengan operator seluler. Dari ruang teknis di kantor, komunikasi target dialihkan secara sistematis ke pusat monitoring. Handphone target tetap normal, sinyal tidak turun, pulsa tidak bocor, tapi tiap kata sekarang punya arsip negara. Ini bukan film, ini administrasi. Mesin utamanya bernama ATIS, buatan Jerman, harganya miliaran. Jangan bayangkan alat tempel di handphone. ATIS ini seperti ruang kontrol bandara, tapi yang mendarat bukan pesawat, melainkan percakapan. Begitu target yang sah secara hukum dimasukkan, sistem langsung memirror panggilan suara dan data dari jaringan operator. Setiap percakapan otomatis direkam, dikasih cap waktu, nomor, durasi, lalu dikompresi dan dienkripsi. Kapasitasnya ratusan jam rekaman, ratusan panggilan sekaligus. Penyidik tinggal membaca pola, tidak perlu pasang telinga. Untuk jalur seluler yang lebih jadul, ada Reuven-GSMSL. Fungsinya membaca komunikasi GSM seperti telepon dan SMS. Alat ini bukan paling canggih, tapi berguna untuk memetakan siapa sering menghubungi siapa, jam berapa, dan seberapa rutin. Dari sini biasanya terlihat ritme aneh, menjelang proyek cair, komunikasi mendadak ramai. Ini alat pembuka jalan, bukan palu terakhir. Nama yang paling sering bikin pejabat gelisah adalah Pegasus. Ini spyware kelas dewa dari Israel. Dalam konteks KPK, Pegasus bukan alat harian. Ia dipakai hanya untuk target besar dan kasus luar biasa. Cara kerjanya bukan lewat operator, tapi lewat celah sistem operasi ponsel. Tanpa klik, tanpa sadar, pesan, lokasi, bahkan mikrofon bisa terbaca. Data dikirim ke server kendali dalam kondisi terenkripsi. Karena kekuatannya ekstrem, penggunaannya paling ketat dan paling sensitif. Yang sering bikin rakyat salah paham, penyadapan KPK hampir tidak pernah dilakukan pakai mobil ngendap-ngendap depan rumah. Itu mitos sinetron. Metode utama selalu terpusat dari kantor lewat server. Alat seperti IMSI-catcher memang ada, tapi fungsinya lebih ke pelacakan lokasi darurat, bukan sadap isi obrolan rutin. Pendekatan fisik justru berisiko dan kurang kuat buat bukti sidang. Intinya, alat penyadapan KPK bukan mesin jahat, tapi telinga negara yang disiplin. Ia tidak mengintai rakyat biasa, tidak koleksi gosip. Ia bekerja diam-diam, legal, dan terbatas. Justru karena itu, banyak pejabat tumbang bukan karena negara terlalu pintar, tapi karena terlalu yakin tak ada yang mendengar. Di warung kopi kekuasaan, ternyata negara sudah duduk sejak lama. “Cuma, semakin canggih alat sadap, para pejabat itu juga canggih membaca pola kerja KPK. Harun Masiku sangat paham, makanya tak tertangkap sampai sekarang.” “Sepakat, wak. Manusia lebih pintar dari alat itu. Kalau tak pintar, mungkin setiap hari KPK nangkapi tikus got gorong-gorong itu. Soal Harun Masiku, ia ada penangkal dan pelindungnya, wak.” Ups (Ketua Satupena Kalbar)

“Jangan sampai salah menetapkan kerugian keuangan negara berdasarkan disusun-tidaknya HPS,” ujar Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2019-2022, Roni Dwi Susanto. Baca di: ~WR #Chromebook #Jaksa #LKPP

“Jangan sampai salah menetapkan kerugian keuangan negara berdasarkan disusun-tidaknya HPS,” ujar Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2019-2022, Roni Dwi Susanto. Baca di: ~WR #Chromebook #Jaksa #LKPP

“Jangan sampai salah menetapkan kerugian keuangan negara berdasarkan disusun-tidaknya HPS,” ujar Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2019-2022, Roni Dwi Susanto. Baca di: ~WR #Chromebook #Jaksa #LKPP

Belum Ada Politisi yang Bisa Tandingi Pencitraan Jokowi

Belum Ada Politisi yang Bisa Tandingi Pencitraan Jokowi

GELORA.CO -Hingga saat ini belum ada satu pun politisi di Tanah Air yang mampu menandingi Presiden ke-7 RI dalam hal memoles pencitraan dan melakukan manipulasi politik. "Mereka kalah ahli dalam bidang itu dibandingkan dengan Jokowi. Makanya biasanya paling tinggi mereka hanya menjabat sebagai Menteri atau Wakil Menteri," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Harimau Jokowi, Saiful Huda Ems melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa 10 Februari 2026. Di mata Saiful, karir moncer Jokowi bukan karena kemampuan berfikir, ahli taktik dan strategi layaknya para politisi profesional, namun semata karena ahli dalam bidang ilmu perkeliruan. Padahal, kata Saiful, lazimnya orang bisa menjadi ahli dalam berpolitik itu diperlukan ketekunan membaca buku bertumpuk-tumpuk, diskusi bertahun-tahun dan mengorganisir orang bertahun-tahun juga lamanya, sampai kemudian dipercaya menjadi pemimpin. "Tapi tidak untuk Jokowi. Suruh Jokowi baca buku 10 halaman saja akan tertidur," kata Saiful. Selain itu, lanjut Saiful, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berperan sangat besar dalam mengangkat Jokowi sebagai orang terpandang di negeri ini. "Tanpa Megawati, mungkin Jokowi tidak seperti sekarang," kata Saiful. Sumber: RMOL

Eks Relawan: Jokowi Dikerubungi Orang-orang Bermasalah

Eks Relawan: Jokowi Dikerubungi Orang-orang Bermasalah

GELORA.CO -Para pendukung Joko Widodo alias Jokowi agar segera berhenti memuji-muji Presiden ke-7 RI sebagai ahli catur politik. Demikian pesan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Harimau Jokowi, Saiful Huda Ems melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa 10 Februari 2026. "Karena pada dasarnya Jokowi hanyalah pendusta dan manipulator yang dikerubungi orang-orang bermasalah," kata Saiful. Saiful menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah memiliki ide asli apa-apa yang bisa memajukan bangsa dan negara, selain mengutak-atik otak untuk menumpuk kekayaan dan memperluas kekuasaan, dengan cara-cara jahiliyahnya. "Kepada para pemuja Jokowi yang tinggal segelintir orang, harus diingat kalau pertahanan politik Jokowi semakin hari semakin melemah," kata Saiful. Di sisi lain, Saiful juga mendorong Presiden Prabowo Subianto tidak lagi melindungi atas sederet kasus politik dan hukum yang satu demi satu bermunculan. "Persoalan bangsa dan negara yang terutama saat ini dan perlu dituntaskan, ya Jokowi ini," pungkas Saiful. Sumber: RMOL