Add source Login
Gubernur Jambi Al Haris dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Amanah Rakyat Indonesia (Amatir). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Stadion Jambi Swarna Bhumi. Baca di

Gubernur Jambi Al Haris dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Amanah Rakyat Indonesia (Amatir). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Stadion Jambi Swarna Bhumi. Baca di

Gubernur Jambi Al Haris dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Amanah Rakyat Indonesia (Amatir). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Stadion Jambi Swarna Bhumi. Baca di

Prabowo Bisa Kalah Telak di 2029 Jika Masih Nempel Jokowi

Prabowo Bisa Kalah Telak di 2029 Jika Masih Nempel Jokowi

GELORA.CO - Wacana soal Prabowo dua periode yang dihembuskan Partai Gerindra dan beberapa lainnya turut menjadi sorotan publik. Menurut dosen ilmu politik dan pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah wacana tersebut sangat relevan jika Presiden Prabowo Subianto meninggalkan pengaruh Jokowi. "Saya melihat apabila mengikuti kehendak Joko Widodo, maka Prabowo pada 2029 bisa kalah telak. Apalagi jika berpasangan dengan Gibran lagi,” kata Insan dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026. Pasalnya, lanjut dia, saat ini popularitas Jokowi sudah meredup usai tidak menjadi presiden. Apalagi mantan Gubernur DKI itu diduga terseret dalam beberapa kasus. “Sebagaimana kita tahu, masyarakat Indonesia sekarang telah sadar bagaimana rezim Joko Widodo telah membawa Indonesia kepada kemunduran demokrasi di bidang politik serta kehancuran kelas menengah Indonesia di bidang ekonomi,” ungkap Insan. Sementara itu, ia berpandangan bahwa maju pada periode 2029 begitu penting  bagi Joko Widodo dan keluarganya untuk menjaga dinasti politiknya di masa mendatang. “Jokowi harus bertahan untuk masa depan anak-anaknya, sekaligus supaya dia tetap memiliki pengaruh politik di kancah kekuasaan nasional. Mak itu Jokowi akan melakukan apapun untuk mewujudkannya," pungkasnya.

Kejanggalan Angka PBI, Jika 143,9 Juta Penerima, Maka 50% Penduduk RI tak Mampu

Kejanggalan Angka PBI, Jika 143,9 Juta Penerima, Maka 50% Penduduk RI tak Mampu

GELORA.CO - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti kejanggalan dalam data kepesertaan PBI (penerima bantuan iuran) Jaminan Kesehatan. Ia memperkirakan jika total peserta PBI mencapai sekitar 143,9 juta jiwa, maka hal itu menimbulkan pertanyaan besar terkait validitas data kemiskinan. Pertanyaan, kata Riekt, bukan tanpa alasan, mengingat bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia per Februari yang diperkirakan sekitar 287 juta jiwa, maka penerima PBI setara dengan sekitar 50,31 persen dari total jumlah penduduk. “Artinya, keseluruhan peserta PBI saat ini adalah 143.908.093 peserta. Dikalikan jumlah penduduk Februari saat ini—kalau di-Googling ini juga datanya belum pasti, tapi anggaplah benar—287.041.161 jiwa. Artinya, dengan prinsip tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%?” kata Rieke dalam rapat pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senin (9/2/2026). Ia menilai angka tersebut bukan kondisi baik, karena jika benar maka separuh penduduk Indonesia masuk kategori tidak mampu. “Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja kalau dikalikan ya. Apakah ini data yang faktual? Karena kalau 50,31%, saya mohon masukan dari senior-senior Komisi XI, dari semua yang hadir di sini, apa kategori negara kita jika 50,31% tidak mampu?” katanya. Di sisi lain, ia menyatakan sepakat agar peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan segera direaktivasi, terutama bagi kelompok penyakit kronis yang membutuhkan layanan berkelanjutan. Rieke menegaskan persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi atau angka dalam data, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat. “Saya sepakat reaktivasi peserta yang dinonaktifkan tadi segera. Karena ini… persoalan nyawa,” kata Rieke. Ia menyebut jumlah peserta layanan katastropik yang perlu dijamin dalam masa transisi sekitar 120.472 orang. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menjamin kelompok ini selama tiga bulan tidak besar dibandingkan total APBN. “Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat," katanya mengakhiri.

Aksi kriminalitas jalanan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kian meresahkan dengan munculnya komplotan begal yang melibatkan hubungan saudara. Kakak-adik berinisial F (20) dan RSW (16) diduga kuat menjadi otak di balik serangkaian aksi pembegalan sadis yang kerap melukai para

Aksi kriminalitas jalanan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kian meresahkan dengan munculnya komplotan begal yang melibatkan hubungan saudara. Kakak-adik berinisial F (20) dan RSW (16) diduga kuat menjadi otak di balik serangkaian aksi pembegalan sadis yang kerap melukai para

Aksi kriminalitas jalanan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kian meresahkan dengan munculnya komplotan begal yang melibatkan hubungan saudara. Kakak-adik berinisial F (20) dan RSW (16) diduga kuat menjadi otak di balik serangkaian aksi pembegalan sadis yang kerap melukai para