Penyelidikan Whoosh, KPK duga ada tanah negara dijual lagi ke negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat ...
Mencetak wirausaha inovatif tentu bukan perkara mudah. Pendidikan bisnis yang berkualitas menjadi faktor kunci untuk mempercepat pertumbuhan tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 4,85 persen, turun dibanding setahun lalu yang sebesar 4,91 persen. Akan tetapi jumlah penganggur...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap materi penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China...
Kisah inspiratif Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo, yang merupakan tokoh penting dalam penumpasan G30S, kini telah diakui sebagai Pahlawan Nasional.
Gelar Pahlawan Nasional untuk Tuan Rondahaim Saragih menjadi bentuk penghargaan atas jasa di bidang perjuangan bersenjata saat mempertahankan persatuan bangsa.
Keluarga Undang Kapolri Ziarah ke Makam Marsinah di Nganjuk. #newsupdate #update #news #text
Di Semarang Jawa Tengah upacara peringatan hari pahlawan berlangsung khidmat.
jabar.jpnn.com , SUBANG - Kejadian bencana longsor di lokasi mata air Cipondok yang berada di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, yang diakibatkan hujan deras pada 7 Januari 2024 lalu, menyebabkan terganggunya sumber air bersih ke warga RT 05 Kampung Cipondok.
jabar.jpnn.com , SUBANG - Kejadian bencana longsor di lokasi mata air Cipondok yang berada di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, yang diakibatkan hujan deras pada 7 Januari 2024 lalu, menyebabkan terganggunya sumber air bersih ke warga RT 05 Kampung Cipondok.
Apa langkah Rafa untuk menjauhkan Alisha dari Devan? Saksikan sinetron Kau Ditakdirkan Untukku hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI.
GELORA.CO -Dukungan kepada Polda Metro Jaya yang telah menetapkan status tersangka terhadap Roy Suryo dan tujuh orang lainnya terkait tuduhan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) semakin meluas. Selain Indonesia Police Watch (IPW), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gereja Pusat Pantekosta Indonesia (GPPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah tokoh nasional menyatakan langkah penyidik Polda Metro Jaya sudah sesuai prosedur hukum dan bukan bentuk kriminalisasi. "Penetapan tersangka terhadap Saudara Roy Suryo dan kawan-kawan bukanlah kriminalisasi, karena terdapat perbuatan faktual yang dilakukan secara terbuka di muka umum dan melalui media massa maupun media sosial. Perbuatan yang dipersangkakan bukan hanya sebatas ekspresi lisan atau opini, melainkan tindakan aktif yang lebih spesifik," ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Senin 10 November 2025. Roy Suryo cs diduga telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah Jokowi dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Ini yang menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, perbuatan pidana yang diselidiki yang menjelaskan mengapa jeratan pasalnya melampaui sekadar Pasal 310 KUHP. "Penetapan tersangka ini tidak bisa disebut misalnya sebagai kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, karena memang ada tindakan atau perbuatan yang dinilai merendahkan martabat seorang subjek hukum, dalam hal ini Jokowi yang adalah Presiden ke-7 RI," kata Sugeng lagi. Menurut Sugeng, pernyataan dan unggahan yang mempersoalkan keaslian ijazah Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mencemarkan nama baik Presiden. Apalagi, kata dia, tuduhan itu sebelumnya telah diuji secara hukum dan dinyatakan tidak terbukti. ”Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan menyeluruh bersama ahli, termasuk pihak UGM serta saksi-saksi teman seangkatan Joko Widodo, dan telah menerbitkan surat penghentian penyelidikan karena tidak terdapat cukup bukti terjadinya pemalsuan ijazah,” ujarnya. Sugeng menjelaskan, surat penghentian penyelidikan dari Bareskrim menjadi fakta hukum bahwa peristiwa pidana pemalsuan ijazah tidak ada. Karena itu, ketika tuduhan tersebut terus diproduksi dan disebarkan di ruang publik, termasuk di media sosial, tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Ia menambahkan, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 117 saksi serta menghadirkan berbagai ahli, mulai dari ahli pidana, hukum IT, sosiologi, hingga psikologi massa, sebelum menetapkan tersangka. Proses penyelidikan juga disertai gelar perkara dengan menghadirkan pihak eksternal penyidik. ”Dengan demikian, penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur hukum pidana dan sah secara hukum,” kata Sugeng. Meski demikian, IPW menegaskan, para tersangka tetap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan upaya hukum. ”Dalam negara hukum yang demokratis, para tersangka berhak menempuh praperadilan guna menguji keabsahan proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya,” tutur Sugeng. Dukungan juga diberikan oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar yang menilai langkah Polda Metro Jaya sudah tepat. Ia mengingatkan semua pihak agar menggunakan kebebasan berpendapat dengan penuh tanggung jawab. ”Sudah tepat (penetapan status tersangka), supaya menjadi pelajaran bagi siapa pun untuk tidak menyalahgunakan kebebasan berpendapat justru untuk caci maki,” kata Kiai Anwar. Ia berharap, setelah penetapan ini tidak ada lagi penyebaran informasi yang tidak benar. ”Semoga Pak Jokowi selalu diberikan kesehatan lahir dan batin,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti juga menilai penetapan tersangka Roy Suryo, dkk sudah tepat. Karena opini yang digiring terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo sudah menimbukan kegaduhan dalam masyarakat. Selaras dengan IPW, GMKI dan MUI, tokoh nasional dari Jawa Timur, Ir. Ridwan Hisjam, mantan anggota DPR RI lima periode berpendapat serupa. Dengan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo, dkk dapat memberikan kepastian hukum serta membuat dugaan pidana yang dipersangkakan dapat diuji secara terbuka di pengadilan. “Apabila ternyata tidak terbukti, hakim bakal membebaskan Roy Suryo, dkk. Akan tetapi apabila hakim berkeyakinan dakwaan terbukti, Roy Suryo, dkk akan menjalani hukuman yang harus dihormati semua pihak” ujarnya. Penetapan tersangka Roy Suryo, dkk sebelumnya diumumkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers. Kasus ini berawal dari laporan Presiden Joko Widodo atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu yang telah berulang kali dibantah pihak UGM dan aparat penegak hukum. Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Roy Suryo dkk sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pada Kamis pekan ini, 13 November. ”Panggilan tersangka untuk diambil keterangan Kamis, 13 November 2025, Roy Suryo, Rismon, dan Tifauzia,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto Sumber: RMOL
Belanda mungkin punya alasan kuat untuk mencoba mengambil alih kendali Nexperia, tetapi mereka belum memikirkan implikasinya. Balasan dari China cepat dan brutal.
Komdis PSSI resmi menjatuhkan sanksi tambahan kepada Luciano Guaycochea berupa larangan bermain dua laga dan denda Rp10 juta.
DPR RI mendesak pemerintah perbaiki sistem deteksi dini paparan radioaktif Cs-137. Fokus pada pengawasan dan keselamatan masyarakat dalam negeri.