Add source Login
Siapa pun Menterinya, Bea Cukai dan Pajak “Sarang” Korupsi

Siapa pun Menterinya, Bea Cukai dan Pajak “Sarang” Korupsi

0leh:Rosadi Jamani SAYA ingin melanjutkan tulisan “Membongkar Praktik Licik Bea Cukai”. Respons warganet luar biasa, sebagai bukti mereka sangat peduli pada negeri ini. Bea Cukai dan Pajak, seperti saya bilang sebelumnya, “Dunia Lain.” Hanya orang-orang yang ada di dalamnya yang paham. Orang luar, termasuk menteri, tidak akan paham dunia mereka. Itu sebabnya, siapa pun menterinya sangat sulit memberantas praktik haram di dua lembaga pengumpul pundi rupiah untuk APBN itu. Dunia Bea Cukai dan Kantor Pajak seperti kerajaan sendiri, anti mainstream banget. Nuan bayangkan! Mereka punya gerbang masuknya duit negara, tapi pintu keluarnya sering bocor karena tangan-tangan rakus. Siapa pun menterinya, dari era Soeharto sampai Purbaya Yudhi Sadewa sekarang, korupsi ini kayak virus mutan, selalu adaptasi dan balik lagi. Ganti menteri cuma ganti kostum. Skenarionya tetap sama. Suap, gratifikasi, dan "jatah bulanan" yang bikin publik geleng-geleng. Saya bakal bongkar analisis mendalam pakai data fakta. Duduk santai, seruput Koptagul dulu, biar nggak panas hati. Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dua kerajaan paralel di Kementerian Keuangan. Mereka nggak cuma ngatur impor-ekspor atau tagih pajak, tapi juga punya kuasa diskresi yang bikin mereka seperti dewa-dewa kecil. Jalur merah bisa jadi hijau kalau ada "oli pelumas", alias suap. Data KPK nunjukin, korupsi di sini sistemik. Bukan karena satu-dua oknum, tapi ekosistemnya yang sudah terbangun puluhan tahun. Sejak era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah "bekukan" Bea Cukai pada 1985 lewat Inpres No. 4/1985 karena korupsi dan pungli sudah stadium akhir. Ribuan pegawai dirumahkan. Tugas dialihkan ke SGS Swiss karena negara lebih percaya orang luar dari anak sendiri. Dibuka lagi 1990, tapi penyakitnya cuma hibernation, bukan hilang. Sampai sekarang, 2026, OTT KPK di Bea Cukai Februari ini bukti nyata. Suap dari PT Blueray Cargo Rp7 miliar per bulan untuk loloskan barang KW ilegal, tanpa cek fisik. Total sita Rp40,5 miliar, plus emas 5,3 kg dan uang asing. Ini kayak barter modern. Ini bukan recehan, tapi langganan VIP yang berlangsung sejak Oktober 2025. Enam tersangka, termasuk eks Direktur Penindakan Rizal, Kepala Subdit Intelijen Sisprian, dan Kepala Seksi Orlando, aktor utama yang seharusnya jadi polisi malah jadi bandit. Nah, jangan lupain saudaranya, DJP. Mereka juga punya "dunia lain" yang mirip. Januari 2026, KPK OTT pegawai pajak di Jakarta Utara. Suap Rp4 miliar untuk turunkan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada dari Rp75 miliar jadi Rp15,7 miliar, diskon 80 persen! Aliran duitnya diduga sampai ke pusat DJP. Lima tersangka, termasuk Kepala KPP Madya Dwi Budi dan konsultan pajak. Ini bukan kasus baru. Ingat Rafael Alun 2023 yang punya harta Rp56 miliar dari gratifikasi pajak? Atau Angin Prayitno Aji 2022 dengan suap Rp55 miliar. Korupsi pajak ini bikin trust publik anjlok. Survei ACCA 2025 bilang 81 persen wajib pajak enggan bayar karena kasus begini. Dampaknya? Negara rugi triliunan, industri lokal mati suri karena impor ilegal, dan rakyat makin sinis, "Bayar pajak buat apa, kalau akhirnya masuk kantong oknum?" Kenapa sulit diberantas, wak? Pertama, ganti menteri nggak cukup. Sejarah sebagai bukti. Ali Wardhana 1968 sudah akui korupsi Bea Cukai merajalela, kongkalikong dengan importir. Radius Prawiro 1969 janji perangi penyelundup sampai akar. Soeharto bekukan 1985, tapi balik lagi. Era reformasi, SBY bentuk KPK 2002, tapi korupsi upgrade. Dari amplop ke sistem under-invoicing, safe house buat simpan suap. Ini seperti brankas berjalan yang KPK temuin di kasus Bea Cukai 2026. Emas jadi tren suap karena compact dan harganya naik terus. Kedua, tunjangan sultan. Pegawai Bea Cukai gaji plus tukin bisa bikin PNS lain iri. Premi denda sampe 50 persen, tapi korupsi tetap jalan. Data X bilang, tukin tinggi justru nggak cegah korupsi, rasionalisasi itu gugur. Ketiga, diskresi tinggi tanpa pengawasan ketat. Jalur impor bisa dimanipulasi, pemeriksaan pajak bisa "diatur". Kasus 2020-2024 impor tekstil rugikan negara Rp1,6 triliun, vonisnya ringan. Di X, warganet ramai, "Bongkar tikus Bea Cukai, safe house sudah tahu sejak lama tapi baru sekarang dibuka." Analisis saya, ini bukan soal individu, tapi struktural. Korupsi di Bea Cukai dan Pajak kayak gunung es, yang keliatan cuma puncaknya. Data KPK 2026, OTT Bea Cukai tangkap 17 orang, tapi berapa lagi yang lolos? Pajak juga, aliran ke pusat masih diselidiki. Sulit karena interkoneksi antara pejabat, pengusaha, bahkan intel internal terlibat. Menteri Purbaya bilang OTT ini "syok terapi", ancam pecat dan rumahkan, tapi sejarah bilang reformasi cuma pidato kalau nggak ada transparansi total dan teknologi anti-korupsi seperti AI monitoring. Dampak ekonomi. Negara kehilangan ratusan miliar per tahun, inflasi naik karena barang ilegal banjir, UMKM mati. Gimana cara stopnya, wak? Pakai orang luar lagi kayak Soeharto? Atau seperti kata netizen, "Bongkar & Bakar Tikus" total? Butuh reformasi radikal. Audit independen, whistleblower protection, dan gaji proporsional tanpa privilege. Kalau nggak, drama ini bakal tayang season baru tiap tahun, aktor ganti, tapi plot sama, pundi rupiah lari ke kantong pribadi. Ups, jangan sampe Kim Jong Un beneran dipanggil! (Ketua Satupena Kalbar)

Kecuali PSI, Mayoritas Parpol Malas Lirik Gibran di Pilpres 2029

Kecuali PSI, Mayoritas Parpol Malas Lirik Gibran di Pilpres 2029

GELORA.CO -Sangat wajar Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi bekerja mati-matian, dan Kaesang Pangarep, saudara kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka, memeras-meras darahnya untuk kemenangan PSI. "Sebab, hanya PSI yang memang tersisa. Semua partai bisa dipastikan tak akan ada yang mengusung Prabowo-Gibran dua periode seperti keinginan Jokowi, sejak tahun lalu," kata Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal melalui keterangannya, dikutip Selasa 10 Februari 2026. Menurut Erizal, yang diharapkan Jokowi memuluskan keinginannya Prabowo-Gibran dua periode itu sebetulnya hanya dua partai, yakni PAN dan Golkar. "Kalau Gerindra sudah pasti tidak, karena sudah ada Prabowo. PKB sudah menyatakan dukungan Prabowo dua periode, tapi nama Gibran tidak. PAN sudah juga menyebut, tapi malah nama Zulkifli Hasan yang disebut, bukan Gibran," kata Erizal. Sedangkan Demokrat, NasDem, PKS, dan apalagi PDIP, jangan berharap keluar nama Gibran yang akan diusung. "Bahkan, di mana ada nama Gibran, di situ PDIP menjadi pihak yang berseberangan," kata Erizal. Golkar memang belum menyatakan dukungan pada Prabowo dua periode, apalagi Gibran. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia baru menegaskan dukungan Prabowo-Gibran hingga 2029. Setelah itu Bahlil belum tahu, karena harus diputuskan lewat mekanisme Mukernas Golkar. Keputusan Golkar bukan mutlak berada di tangan Ketum Bahlil Lahadalia semata. "Artinya, kendati pun Ketum Bahlil sudah banyak "makan budinya" Jokowi, tapi soal dukungan Gibran untuk kembali mendampingi Prabowo, tak semudah itu," kata Erizal. Sumber: RMOL

Mengulik Alat Sadap Canggih KPK yang Sukses OTT Banyak Pejabat

Mengulik Alat Sadap Canggih KPK yang Sukses OTT Banyak Pejabat

0leh: Rosadi Jamani Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel), Mulyono yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengenakan rompi oranye. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal) Publika Mengulik Alat Sadap Canggih KPK yang Sukses OTT Banyak Pejabat SELASA, 10 FEBRUARI 2026 | 04:02 WIB KETEMU seorang dewan, baru beli handphone baru. Eh, esoknya sudah ganti lagi. “Kenapa diganti, Bang?” Jawabnya, handphone yang lama sudah disadap KPK. Ia sepertinya tahu handphone-nya sedang ditarget, cepat ia ganti handphone buatan Amerika Serikat. Kali ini saya mau bahas alat sadap canggih yang digunakan KPK untuk meng-OTT para koruptor, tikus got gorong-gorong. Korupsi di Indonesia jarang dilakukan sambil teriak. Apalagi pakai pengeras suara. Ia dibicarakan pelan, lewat telepon, lewat pesan singkat, sambil yakin negara lagi sibuk mengurus hal lain. Maka ketika KPK diberi alat penyadapan, itu seperti negara tiba-tiba memasang telinga raksasa di warung kopi kekuasaan. Bukan buat dengar gosip, tapi buat mencatat siapa ngomong apa, jam berapa, dan kenapa nadanya mendadak pelan. Semua alat penyadapan KPK bekerja di satu jalur resmi bernama lawful interception. Artinya, negara menyadap lewat pintu depan, bukan manjat pagar. KPK bekerja sama dengan operator seluler. Dari ruang teknis di kantor, komunikasi target dialihkan secara sistematis ke pusat monitoring. Handphone target tetap normal, sinyal tidak turun, pulsa tidak bocor, tapi tiap kata sekarang punya arsip negara. Ini bukan film, ini administrasi. Mesin utamanya bernama ATIS, buatan Jerman, harganya miliaran. Jangan bayangkan alat tempel di handphone. ATIS ini seperti ruang kontrol bandara, tapi yang mendarat bukan pesawat, melainkan percakapan. Begitu target yang sah secara hukum dimasukkan, sistem langsung memirror panggilan suara dan data dari jaringan operator. Setiap percakapan otomatis direkam, dikasih cap waktu, nomor, durasi, lalu dikompresi dan dienkripsi. Kapasitasnya ratusan jam rekaman, ratusan panggilan sekaligus. Penyidik tinggal membaca pola, tidak perlu pasang telinga. Untuk jalur seluler yang lebih jadul, ada Reuven-GSMSL. Fungsinya membaca komunikasi GSM seperti telepon dan SMS. Alat ini bukan paling canggih, tapi berguna untuk memetakan siapa sering menghubungi siapa, jam berapa, dan seberapa rutin. Dari sini biasanya terlihat ritme aneh, menjelang proyek cair, komunikasi mendadak ramai. Ini alat pembuka jalan, bukan palu terakhir. Nama yang paling sering bikin pejabat gelisah adalah Pegasus. Ini spyware kelas dewa dari Israel. Dalam konteks KPK, Pegasus bukan alat harian. Ia dipakai hanya untuk target besar dan kasus luar biasa. Cara kerjanya bukan lewat operator, tapi lewat celah sistem operasi ponsel. Tanpa klik, tanpa sadar, pesan, lokasi, bahkan mikrofon bisa terbaca. Data dikirim ke server kendali dalam kondisi terenkripsi. Karena kekuatannya ekstrem, penggunaannya paling ketat dan paling sensitif. Yang sering bikin rakyat salah paham, penyadapan KPK hampir tidak pernah dilakukan pakai mobil ngendap-ngendap depan rumah. Itu mitos sinetron. Metode utama selalu terpusat dari kantor lewat server. Alat seperti IMSI-catcher memang ada, tapi fungsinya lebih ke pelacakan lokasi darurat, bukan sadap isi obrolan rutin. Pendekatan fisik justru berisiko dan kurang kuat buat bukti sidang. Intinya, alat penyadapan KPK bukan mesin jahat, tapi telinga negara yang disiplin. Ia tidak mengintai rakyat biasa, tidak koleksi gosip. Ia bekerja diam-diam, legal, dan terbatas. Justru karena itu, banyak pejabat tumbang bukan karena negara terlalu pintar, tapi karena terlalu yakin tak ada yang mendengar. Di warung kopi kekuasaan, ternyata negara sudah duduk sejak lama. “Cuma, semakin canggih alat sadap, para pejabat itu juga canggih membaca pola kerja KPK. Harun Masiku sangat paham, makanya tak tertangkap sampai sekarang.” “Sepakat, wak. Manusia lebih pintar dari alat itu. Kalau tak pintar, mungkin setiap hari KPK nangkapi tikus got gorong-gorong itu. Soal Harun Masiku, ia ada penangkal dan pelindungnya, wak.” Ups (Ketua Satupena Kalbar)