Add source Login
DPR Cecar Kepala BPJPH: Mengapa Dapur MBG Belum Bersertifikat Halal?

DPR Cecar Kepala BPJPH: Mengapa Dapur MBG Belum Bersertifikat Halal?

GELORA.CO - Komisi VIII DPR RI melontarkan kritik keras kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, terkait belum adanya sertifikat halal pada dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama BPJPH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026. Aprozi menilai gencarnya narasi pemerintah mengenai produk halal yang mendunia tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, khususnya pada program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni MBG. “Belum satu pun yang saya temukan di daerah pemilihan saya, maupun di Provinsi Lampung, tukang potong ayamnya memiliki sertifikat halal. Termasuk dapur MBG-nya pun belum memiliki sertifikat halal,” tegas Aprozi, Legislator dari Dapil Lampung II. Menurut Aprozi, tidak hanya rumah potong ayam, dapur MBG sebagai tempat pengolahan makanan juga belum mengantongi sertifikat halal. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan keraguan serius terhadap kehalalan bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat. “Saya masih meragukan, apakah daging itu daging babi atau daging sapi, karena tidak memiliki sertifikat halal terhadap MBG tersebut. Saya cek, Pak,” ujarnya. Aprozi mengaku tengah menyiapkan surat resmi kepada BPJPH untuk mempertanyakan mekanisme sertifikasi halal bagi rumah potong ayam yang memasok kebutuhan dapur MBG. Ia juga mempertanyakan kesiapan anggaran serta standar pemotongan hewan. “Anggaran enggak punya? Ini menjadi masalah, Pak. Apakah ayam itu benar-benar ayam mati, atau ayam hidup yang dibaca Bismillah lalu dipotong, atau dipotong dengan mesin? Ini harus menjadi tantangan Bapak,” tegasnya. Menurut Aprozi, pemerintah seharusnya memprioritaskan kepastian kehalalan produk di dalam negeri sebelum berbicara soal pengakuan halal di tingkat global. “Kita enggak perlu bicara yang mendunia. Kalau di dalam negeri saja kita tidak bisa membuktikan produk itu halal atau tidak. Tempat kita sendiri ini menjadi pertanyaan. MBG belum memiliki sertifikat halal,” tandasnya. Ia juga mengaitkan belum adanya sertifikat halal tersebut dengan sejumlah kasus keracunan makanan MBG yang sempat mencuat ke publik. “Tukang potong ayamnya belum bersertifikat halal, dagingnya belum bersertifikat halal. Makanya terjadi keracunan-keracunan, bahkan sampai ada kematian yang kita ketahui dari pemberitaan media,” ungkap Aprozi. Atas dasar itu, Aprozi mendesak BPJPH agar mewajibkan seluruh dapur MBG di Indonesia memiliki sertifikat halal, mulai dari rumah potong ayam hingga seluruh proses pengolahan makanan. “Saya minta kepada Bapak, seharusnya diwajibkan terlebih dahulu seluruh dapur MBG di Indonesia memiliki sertifikat halal, dimulai dari tukang potong ayam dan seterusnya,” pungkasnya.

Prabowo Bisa Kalah Telak di 2029 Jika Masih Nempel Jokowi

Prabowo Bisa Kalah Telak di 2029 Jika Masih Nempel Jokowi

GELORA.CO -Wacana soal Prabowo dua periode yang dihembuskan Partai Gerindra dan beberapa lainnya turut menjadi sorotan publik. Menurut dosen ilmu politik dan pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah wacana tersebut sangat relevan jika Presiden Prabowo Subianto meninggalkan pengaruh Jokowi. "Saya melihat apabila mengikuti kehendak Joko Widodo, maka Prabowo pada 2029 bisa kalah telak. Apalagi jika berpasangan dengan Gibran lagi,” kata Insan dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026. Pasalnya, lanjut dia, saat ini popularitas Jokowi sudah meredup usai tidak menjadi presiden. Apalagi mantan Gubernur DKI itu diduga terseret dalam beberapa kasus. “Sebagaimana kita tahu, masyarakat Indonesia sekarang telah sadar bagaimana rezim Joko Widodo telah membawa Indonesia kepada kemunduran demokrasi di bidang politik serta kehancuran kelas menengah Indonesia di bidang ekonomi,” ungkap Insan. Sementara itu, ia berpandangan bahwa maju pada periode 2029 begitu penting  bagi Joko Widodo dan keluarganya untuk menjaga dinasti politiknya di masa mendatang. “Jokowi harus bertahan untuk masa depan anak-anaknya, sekaligus supaya dia tetap memiliki pengaruh politik di kancah kekuasaan nasional. Mak itu Jokowi akan melakukan apapun untuk mewujudkannya," pungkasnya Sumber: RMOL