Add source Login
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza merupakan bagian dari misi penjaga perdamaian internasional guna mendukung pemulihan wilayah Palestina pascakonflik. “Hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20 ribu itu,

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza merupakan bagian dari misi penjaga perdamaian internasional guna mendukung pemulihan wilayah Palestina pascakonflik. “Hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20 ribu itu,

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza merupakan bagian dari misi penjaga perdamaian internasional guna mendukung pemulihan wilayah Palestina pascakonflik. “Hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20 ribu itu,

Jagokan Prabowo di 2029, Saiful Huda: Politisi cuma Sibuk Cari Muka

Jagokan Prabowo di 2029, Saiful Huda: Politisi cuma Sibuk Cari Muka

GELORA.CO -Manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang kembali menjagokan Prabowo Subianto bertarung di pemilihan presiden (Pilpres) 2029 disesalkan analis politik Saiful Huda Ems. "Pilpres masih lama sekali namun politisi-politisi sudah sibuk cari muka untuk mencalonkan Prabowo sebagai presiden lagi," kata Saiful  melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa 10 Februari 2026. Saiful juga menyoroti pernyataan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal wacana dua periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Padahal 2029 masih lama," kata Saiful. Saiful mempertanyakan isi kepala para politisi yang sibuk memikirkan Pemilu 2029, saat banyak persoalan bangsa yang membutuhkan penanganan cepat. "Kenapa mereka tidak menyibukkan diri berbuat yang lebih banyak dan cerdas lagi untuk memajukan kehidupan rakyat, namun malah sibuk mau mencari kekuasaan lagi dan lagi saja," pungkas Saiful. Sumber: RMOL

Partai-partai Tak Selera Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode

Partai-partai Tak Selera Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode

GELORA.CO -Era Joko Widodo alias Jokowi berjasa atas keterpilihan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 sudah berlalu. Persis seperti sudah berlalunya era di mana PDIP juga berjasa besar terhadap keterpilihan Jokowi sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden dua periode. Demikian pandangan Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Rabu 11 Februari 2026. "Benar sekali bahwa Prabowo tak akan melupakan orang yang sudah berjasa dalam hidupnya. Bahkan orang yang sudah menyulitkan hidupnya pun, tetap diberikan tempat," kata Erizal. Tapi, kata Erizal, hal itu bukan berarti Prabowo harus memenuhi keinginan Jokowi dengan cara tetap menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres pada Pilpres 2029 nanti. "Jangankan Prabowo, partai-partai yang mau mendukung Prabowo saja tak berselera majukan Gibran," kata Erizal. Erizal juga menekankan bahwa tidak benar tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan yang mencapai angka 79,9 persen itu adalah kontribusi Gibran sebagai Wapres. "Tidak pernah ada tingkat kepuasan pemerintahan itu terkait kinerja Wakil Presidennya. Baik di era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) maupun di era Jokowi," pungkas Erizal. Sumber: RMOL

“Skor Indonesia di tahun ini ada di angka 34, kemudian peringkatnya 180 negara lainnya, peringkat Indonesia ada di peringkat 109,” kata Manajer Program Transparency International Indonesia (TII) Ferdian Yazid dalam peluncuran Corruption Perception Index 2025 secara virtual,

“Skor Indonesia di tahun ini ada di angka 34, kemudian peringkatnya 180 negara lainnya, peringkat Indonesia ada di peringkat 109,” kata Manajer Program Transparency International Indonesia (TII) Ferdian Yazid dalam peluncuran Corruption Perception Index 2025 secara virtual,

“Skor Indonesia di tahun ini ada di angka 34, kemudian peringkatnya 180 negara lainnya, peringkat Indonesia ada di peringkat 109,” kata Manajer Program Transparency International Indonesia (TII) Ferdian Yazid dalam peluncuran Corruption Perception Index 2025 secara virtual,

Lika-liku Bonatua Mencari Kebenaran Ijazah Jokowi

Lika-liku Bonatua Mencari Kebenaran Ijazah Jokowi

Oleh:Erizal PANJANG juga perjalanan Bonatua Silalahi dalam mendapatkan fotokopi legalisir ijazah Joko Widodo alias Jokowi yang dipergunakan sebagai syarat pendaftaran pencapresan di KPU pada saat Pilpres 2014 dan 2019. Pada Senin 9 Februari 2026, barulah KPU RI resmi menyerahkan dua fotokopi legalisir ijazah Jokowi itu kepada Bonatua Silalahi, secara legowo. Bonatua Silalahi bercerita proses awal ia meminta fotokopi legalisir ijazah Jokowi ini dimulai sejak 3 Agustus 2025 lalu. Berarti, genap enam bulan, baru ia bisa menerima apa yang dimintanya itu. Itu pun belum dari KPU DKI Jakarta saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan KPU Solo saat Jokowi dua kali maju sebagai Walikota Solo. Awalnya, ditolak mentah-mentah oleh KPU dengan terbitnya PKPU Nomor 731/2025 yang heroik itu, yang intinya melarang orang lain meminta ijazah orang lain karena alasan dokumen pribadi. Lalu, publik marah dan anggota DPR pun marah kepada KPU dan dipanggilah KPU RI oleh anggota Komisi II DPR mempertanyakan PKPU Nomor 731/2025 itu. Hari gini, KPU kok masih menerbitkan PKPU? Aneh tapi nyata. Akhirnya PKPU Nomor 731/2025 itu dicabut dan KPU menyerahkan fotokopi legalisir ijazah Jokowi itu kepada Bonatua Silalahi, tapi ada sembilan item pula yang ditutup atau sengaja dikaburkan, termasuk tanggal lahir Jokowi. Benar-benar aneh bin ajaib kebijakan KPU ini. Artinya, fotokopi legalisir ijazah Jokowi itu nyaris tak ada gunanya lagi, karena semua sudah ditutup. Maka Bonatua Silalahi meneruskan petualangannya mencari kebenaran terkait ijazah Jokowi ini dengan cara menggugatnya ke Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat. Sebanyak enam kali ia bersidang, akhirnya KIP Pusat memutuskan agar sembilan item yang ditutup atau dikaburkan KPU itu dibuka. KPU masih bisa banding ke PTUN, tapi KPU memilih mengakhiri petualangan Bonatua Silalahi dengan cara menyerahkan seperti yang diinginkan. Bonatua Silalahi sedikit membedakan (kejanggalan) dua fotokopi legalisir ijazah Jokowi yang diterimanya itu, tapi ia tak mau terlalu jauh, karena bukan ahlinya. Ia memilih akan memposting fotokopi legalisir ijazah Jokowi itu di akunnya dan mempersilakan para peneliti untuk menelitinya. Bonatua Silalahi tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menjaga iklim demokrasi sampai saat ini. Berterima kasih juga kepada Ketua dan Anggota KIP Pusat, serta kepada Ketua dan Anggota KPU Pusat, yang tidak lagi melakukan banding ke PTUN. Silahkan publik yang menilai secara objektif. Bonatua Silalahi layak diapresiasi dan diacungkan dua jempol atas usaha, kerja keras, dan kegigihannya dalam mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi. Kebenaran, sesulit apa pun, pasti akan menemukan jalannya sendiri. Bravo! (Direktur ABC Riset & Consulting)