Add source Login
Pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, proses pemulihan terhadap para korban terus berjalan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring mulai Senin mendatang, sambil terus dilakukan evaluasi.

Pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, proses pemulihan terhadap para korban terus berjalan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring mulai Senin mendatang, sambil terus dilakukan evaluasi.

Pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, proses pemulihan terhadap para korban terus berjalan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring mulai Senin mendatang, sambil terus dilakukan evaluasi.

KPK Harus Segera Tetapkan Tersangka Proyek Whoosh

KPK Harus Segera Tetapkan Tersangka Proyek Whoosh

GELORA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, proyek Whoosh hanya dinikmati sebagian penduduk Jakarta-Bandung, namun menjadi beban seluruh rakyat Indonesia. "Semua itu akibat ambisi mantan Presiden Jokowi yang bikin sengsara rakyat dan negara," kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 9 November 2025. Selain menyisakan utang hingga 60 tahun, proyek era Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini juga diduga ada markup sehingga biayanya lebih mahal dibanding negara lain. "Proyek ini juga sangat dipaksakan tanpa mempertimbangkan masukan dari yang lain," tutur Muslim. Maka dari itu, ia berharap kasus yang sedang diusut KPK ini bisa segera meringkus aktor utama di balik beban utang negara yang harus ditanggung hingga puluhan tahun ini. "KPK segera menetapkan tersangka, pelakunya karena KPK mengaku telah mengusutnya sejak Januari 2025. Siapa pun dia, Jokowi atau Luhut sekalipun," pungkas Muslim Sumber: rmol

Partai Amanat Nasional (PAN) setuju pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) oleh pemerintah dalam tahun ini. "Secara konstitusional, kewenangan ini berada di tangan Presiden sebagai kepala negara, sebagaimana

Partai Amanat Nasional (PAN) setuju pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) oleh pemerintah dalam tahun ini. "Secara konstitusional, kewenangan ini berada di tangan Presiden sebagai kepala negara, sebagaimana

Partai Amanat Nasional (PAN) setuju pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) oleh pemerintah dalam tahun ini. "Secara konstitusional, kewenangan ini berada di tangan Presiden sebagai kepala negara, sebagaimana