Kasus Super Flu Lagi Meledak, Kenali Gejalanya
Kasus "super flu" merebak di Eropa dan Amerika, memicu kewaspadaan. Ahli peringatkan potensi epidemi flu musim dingin ini. Vaksinasi tetap direkomendasikan.
CNBC Indonesia 
Dalam sebuah video viral, seorang pengguna TikTok bagikan upaya tak biasa mengatasi susah BAB. Dalam sekali minum, ia melahap 5 botol minuman probiotik.
Dalam sebuah video viral, seorang pengguna TikTok bagikan upaya tak biasa mengatasi susah BAB. Dalam sekali minum, ia melahap 5 botol minuman probiotik.
detikcom 
Banyak Tidur di Akhir Pekan Bisa Bikin Panjang Umur, Ini Penelitiannya
Tidur lebih lama di akhir pekan memiliki manfaat untuk kesehatan, seperti mengurangi risiko penyakit jantung dan bisa bikin panjang umur.
CNN Indonesia 
Persib Bandung Rebut Puncak Klasemen Seusai Kalahkan PSM Makassar
JPNN.com - Persib Bandung berhasil naik ke puncak klasemen BRI Super League seusai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0.
JPNN.com 
Kecam Tindakan Represif TNI terhadap Warga Aceh, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Panggil Panglima
GELORA.CO - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras tindakan represif dan penggunaan kekerasan yang diduga dilakukan aparat TNI terhadap masyarakat sipil di Aceh Utara saat penyampaian pendapat di muka umum terkait penanganan bencana. Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform (DE JURE), Bhatara Ibnu Reza menyebut keterlibatan TNI dalam penanganan unjuk rasa tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi TNI sebagaimana diatur dalam undang-undang “Koalisi melihat tindakan itu justru bertentangan dengan tugas dan fungsi TNI yang seharusnya tidak turut campur dalam penanganan unjuk rasa atau demonstrasi,” kata Bhatara dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 27 Desember 2025. Menurutnya, pengibaran bendera putih ataupun bendera bulan sabit tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi TNI untuk menggunakan pendekatan kekerasan terhadap masyarakat. Penanganan aksi penyampaian pendapat, kata Bhatara, seharusnya dilakukan melalui pendekatan dialogis oleh Pemerintah Aceh atau kepolisian. “TNI seharusnya tidak menggunakan dalih ‘bendera bulan sabit’ untuk terlibat dalam penanganan unjuk rasa. Jika ada persoalan hukum, itu menjadi kewenangan kepolisian,” ujarnya. Bhatara menilai pengerahan pasukan Korem 011/Lilawangsa untuk menghalau aksi penyampaian pendapat pada 25 Desember 2025 melanggar Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan bagian sah dari praktik demokrasi. “Unjuk rasa adalah ekspresi sipil yang sah. Kalau pun ada dugaan pelanggaran hukum, seharusnya ditangani oleh kepolisian, bukan militer,” tegas Bhatara. Lebih lanjut, Koalisi menyoroti minimnya sensitivitas aparat dalam merespons persoalan sipil di tengah situasi pemulihan pascabencana dan sejarah panjang konflik bersenjata di Aceh. "Masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Pemerintah, tidak seharusnya direspons dengan tindakan represif dan militeristik, yang justru semakin memperlihatkan tidak profesionalnya militer, yang merespons urusandi luar pertahanan," kata dia. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR dan pemerintah untuk segera memerintahkan Panglima TNI mengambil langkah tegas terhadap oknum TNI yang diduga melakukan pelanggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya trauma baru di tengah masyarakat Aceh. “Pemerintah seharusnya fokus pada penanganan bencana di Aceh yang masih menghadapi banyak persoalan, serta memastikan hak-hak masyarakat terdampak segera dipulihkan,” pungkas Bhatara.
GELORA NEWS
Kecam Tindakan Represif TNI terhadap Warga Aceh, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Panggil Panglima
GELORA.CO - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras tindakan represif dan penggunaan kekerasan yang diduga dilakukan aparat TNI terhadap masyarakat sipil di Aceh Utara saat penyampaian pendapat di muka umum terkait penanganan bencana. Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform (DE JURE), Bhatara Ibnu Reza menyebut keterlibatan TNI dalam penanganan unjuk rasa tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi TNI sebagaimana diatur dalam undang-undang “Koalisi melihat tindakan itu justru bertentangan dengan tugas dan fungsi TNI yang seharusnya tidak turut campur dalam penanganan unjuk rasa atau demonstrasi,” kata Bhatara dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 27 Desember 2025. Menurutnya, pengibaran bendera putih ataupun bendera bulan sabit tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi TNI untuk menggunakan pendekatan kekerasan terhadap masyarakat. Penanganan aksi penyampaian pendapat, kata Bhatara, seharusnya dilakukan melalui pendekatan dialogis oleh Pemerintah Aceh atau kepolisian. “TNI seharusnya tidak menggunakan dalih ‘bendera bulan sabit’ untuk terlibat dalam penanganan unjuk rasa. Jika ada persoalan hukum, itu menjadi kewenangan kepolisian,” ujarnya. Bhatara menilai pengerahan pasukan Korem 011/Lilawangsa untuk menghalau aksi penyampaian pendapat pada 25 Desember 2025 melanggar Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan bagian sah dari praktik demokrasi. “Unjuk rasa adalah ekspresi sipil yang sah. Kalau pun ada dugaan pelanggaran hukum, seharusnya ditangani oleh kepolisian, bukan militer,” tegas Bhatara. Lebih lanjut, Koalisi menyoroti minimnya sensitivitas aparat dalam merespons persoalan sipil di tengah situasi pemulihan pascabencana dan sejarah panjang konflik bersenjata di Aceh. "Masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Pemerintah, tidak seharusnya direspons dengan tindakan represif dan militeristik, yang justru semakin memperlihatkan tidak profesionalnya militer, yang merespons urusandi luar pertahanan," kata dia. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR dan pemerintah untuk segera memerintahkan Panglima TNI mengambil langkah tegas terhadap oknum TNI yang diduga melakukan pelanggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya trauma baru di tengah masyarakat Aceh. “Pemerintah seharusnya fokus pada penanganan bencana di Aceh yang masih menghadapi banyak persoalan, serta memastikan hak-hak masyarakat terdampak segera dipulihkan,” pungkas Bhatara.
Camat, Perawat, dan Relawan Meninggal Akibat Kapal Terbalik di Pangkep
TIGA orang tewas, termasuk seorang Camat dan seorang Bidan, setelah kapal motor yang mengangkut mereka dan sembilan penumpang lainnya terbalik di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan.
Media Indonesia 
Pantau 
Sepanjang 2025, ribuan tempat makan sudah detikFood ulas. Ini 10 daftar teratas berisi tempat makan yang paling mencuri perhatian pembaca detikFood!
Sepanjang 2025, ribuan tempat makan sudah detikFood ulas. Ini 10 daftar teratas berisi tempat makan yang paling mencuri perhatian pembaca detikFood!
Profil Tasya Juara 1 D’Academy 7, sempat Dibully karena Dangdut
TASYA Allesia baru saja dinobatkan sebagai juara 1 dalam ajang kompetisi Dangdut Academy 2025, atau D Academy 7. Tasya merupakan peserta yang mewakili Tangerang Selatan.
Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera, BTN Sudah Kucurkan Bantuan Rp13,17 Miliar
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menyampaikan bantuan tersebut sebagai bentuk keprihatinan dan aksi cepat tanggap di masa-masa sulit.
VivaCoid 
Lonjakan Gempa di Gunung Tangkuban Parahu, Badan Geologi Ingatkan Potensi Bahaya Tersembunyi
Aktivitas gempa Gunung Tangkuban Parahu melonjak tajam jelang libur akhir tahun. Badan Geologi mengingatkan potensi bahaya tersembunyi meski status masih normal.
Malam-Malam Prabowo Panggil Rosan ke Kertanegara, Ternyata Bahas ini
Presiden Prabowo Subianto bertemu CEO Danantara Rosan Roeslani membahas pembangunan kampung Haji di Mekkah dan hunian untuk warga terdampak di Sumatra.