Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons praperadilan tersangka korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas. KPK menegaskan tidak ada kesalahan dalam penetapan tersangka eks Menteri Agama itu.

"KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons praperadilan tersangka korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas. KPK menegaskan tidak ada kesalahan dalam penetapan tersangka eks Menteri Agama itu. "KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons praperadilan tersangka korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas. KPK menegaskan tidak ada kesalahan dalam penetapan tersangka eks Menteri Agama itu. "KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkap data 1.824 peserta BPJS Kesehatan. Mereka merupakan masyakat yang tergolong orang kaya atau masuk desil 10 dan 9, dan terdaftar sebagai Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK).

"Dari data yang sudah dibersihkan ada

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkap data 1.824 peserta BPJS Kesehatan. Mereka merupakan masyakat yang tergolong orang kaya atau masuk desil 10 dan 9, dan terdaftar sebagai Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK). "Dari data yang sudah dibersihkan ada

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkap data 1.824 peserta BPJS Kesehatan. Mereka merupakan masyakat yang tergolong orang kaya atau masuk desil 10 dan 9, dan terdaftar sebagai Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK). "Dari data yang sudah dibersihkan ada

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan rencana Presiden Prabowo untuk menertibkan data penduduk Republik Indonesia. Ke depannya, seluruh data penduduk akan dipusatkan di Badan Pusat Statistik (BPS) guna menghapus ego sektoral data antar-kementerian dan

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan rencana Presiden Prabowo untuk menertibkan data penduduk Republik Indonesia. Ke depannya, seluruh data penduduk akan dipusatkan di Badan Pusat Statistik (BPS) guna menghapus ego sektoral data antar-kementerian dan

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan rencana Presiden Prabowo untuk menertibkan data penduduk Republik Indonesia. Ke depannya, seluruh data penduduk akan dipusatkan di Badan Pusat Statistik (BPS) guna menghapus ego sektoral data antar-kementerian dan